Sekretariat Dibangun dari Swadaya Alumni, IKATANI Minta Penggusuran Dikaji Ulang

Sekretariat Dibangun dari Swadaya Alumni, IKATANI Minta Penggusuran Dikaji Ulang
Sekretariat Dibangun dari Swadaya Alumni, IKATANI Minta Penggusuran Dikaji Ulang

Likaliku - Rencana pengosongan lahan sekretariat Ikatan Alumni SMK Negeri 2 Tangerang (IKATANI) mendapat penolakan dari para alumni. Mereka meminta pihak sekolah tidak mengambil langkah sepihak, dan menyelesaikan persoalan ini melalui dialog.


Bagi alumni, sekretariat bukan hanya sekadar bangunan. Tempat itu sudah menjadi ruang berkumpul, tempat silaturahmi lintas angkatan, sekaligus pusat koordinasi berbagai kegiatan pengabdian alumni kepada sekolah.


Sekretariat tersebut dibangun secara gotong royong. Dana pembangunannya berasal dari sumbangan sukarela para alumni, tanpa menggunakan anggaran sekolah, APBD, maupun APBN.


"Rencana penggusuran ini tentu perlu dikaji secara cermat, terutama soal status lahan, kepemilikan bangunan, dan penghargaan atas kontribusi alumni selama ini," ujar salah satu perwakilan alumni.


Secara kelembagaan, IKATANI bukan organisasi tanpa dasar hukum. Organisasi ini telah memiliki legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sehingga memiliki kedudukan yang sah untuk menjalankan kegiatan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan.


Para alumni juga menilai keberadaan organisasi alumni memiliki peran dalam dunia pendidikan. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 54, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.


Dokumen kebijakan Direktorat Pembinaan SMK tentang Optimalisasi Tata Kelola Ekosistem SMK juga menempatkan ikatan alumni sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan mutu pendidikan, melalui kontribusi pemikiran, motivasi, komunikasi, dan dukungan kepada sekolah.


Meski demikian, alumni menyadari bahwa sekretariat berada di lingkungan sekolah negeri. Jika lahan tersebut tercatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Banten, maka pengelolaan dan pemanfaatannya harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.


Namun menurut alumni, status tanah dan status bangunan perlu dilihat sebagai dua hal yang berbeda. Bangunan sekretariat didirikan dari dana sukarela alumni, sehingga setiap rencana pembongkaran harus didahului kejelasan administrasi dan penyelesaian yang melibatkan pihak terkait.


"Kami tidak sedang memperjuangkan kepemilikan atas tanah sekolah. Kami memperjuangkan penghormatan terhadap kontribusi alumni, keberlangsungan wadah persaudaraan, dan penyelesaian yang adil sesuai ketentuan hukum," demikian pernyataan sikap keluarga besar IKATANI, dikutip Sabtu (14/11).


Alumni berharap pihak sekolah dapat menjelaskan secara terbuka alasan, dasar kewenangan, serta status hukum lahan dan bangunan sekretariat sebelum mengambil tindakan lebih jauh.


Mereka juga mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk dilibatkan dalam penyelesaian persoalan ini, agar keputusan yang diambil tidak merugikan sekolah maupun organisasi alumni.


Bagi keluarga besar IKATANI, sekretariat adalah simbol persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian alumni terhadap almamater yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka.


Alumni menegaskan, kehadiran IKATANI bukan untuk mengambil alih kewenangan sekolah, melainkan menjadi mitra strategis dalam mendukung kemajuan pendidikan dan menjaga nama baik SMKN 2 Tangerang.


Persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, karena sekolah dan alumni memiliki ikatan sejarah dan tujuan yang sama, yakni menjaga kehormatan dan memajukan SMKN 2 Tangerang.

Sumber : Tim