Benyamin Davnie Soroti Aset Tangsel Rp34 Triliun, Barang Hilang dan Rusak Diminta Ditertibkan

Benyamin Davnie Soroti Aset Tangsel Rp34 Triliun, Barang Hilang dan Rusak Diminta Ditertibkan

Likaliku– Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menyoroti, pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang masih menghadapi persoalan pencatatan, termasuk aset rusak hingga barang yang keberadaannya tidak diketahui. 

Pemkot Tangsel, kini berupaya menertibkan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp 34 triliun.

Hal tersebut, disampaikan Benyamin dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang di kawasan Serpong, Kamis 19 November 2026.

Kegiatan itu, bertujuan meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Benyamin mengatakan, pengelolaan barang milik daerah merupakan tanggung jawab seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pengguna anggaran hingga pengurus barang di masing-masing OPD.

Menurutnya, seluruh barang yang dibeli menggunakan APBD, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, harus tercatat dan dikelola dengan baik.

"Yang dibelanjakan dari uang APBD kita beli barang bergerak, barang tidak bergerak itu catatannya harus baik. Alhamdulillah, saat ini tercatat ada seluruh nilai yang dikonversi kepada uang kurang lebih 34 triliun barang milik daerah pemerintah kota dari sejak awal," ujar Benyamin.

Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset, seperti kendaraan yang rusak, barang yang hilang, hingga aset yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Benyamin menjelaskan, barang milik daerah yang telah berusia lebih dari lima tahun, terutama barang bermesin, dapat dilelang sesuai mekanisme yang berlaku. Barang tersebut meliputi kendaraan, laptop, maupun peralatan lainnya yang memiliki nilai pasar.

Sementara itu, apabila barang milik daerah hilang, pengelola harus mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

"Ada mekanismenya diperiksa dulu. Jadi memang ada. Nah, sekarang ini yang ingin kita bersihkan, ingin kita telisik dari Rp 34 triliun ini berapa nih yang tidak ada barangnya. Karena ini diperiksa oleh BPK, karena ini harus dipertanggungjawabkan oleh semua," tegasnya.

Benyamin juga meminta, seluruh pengelola barang milik daerah di OPD tidak mengabaikan aset yang pernah menjadi tanggung jawabnya meskipun telah berpindah jabatan atau tempat kerja.

Ia menekankan pengelolaan aset harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pemeliharaan hingga pencatatan. Selain itu, setiap ruangan di lingkungan pemerintahan harus memiliki kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Jadi jangan abai karena ini rutin kemudian 'Ah, entar saja, entar saja, entar saja.' Akhirnya tidak tercatat dengan baik. Di ruangan itu ada kartu inventaris barang, ada kartu inventaris ruangan. Di ruangan saya itu ada apa saja? Sofa, ada TV, ada radio, ada kasur, ada, itu, itu dicatat. Nah, itu catatan itu barangnya juga harus ada," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tangsel, Hadi Widodo mengatakan, kegiatan penguatan kapasitas tersebut bertujuan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara menyeluruh.

Menurutnya, pengelolaan aset harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penghapusan.

Hadi mengakui masih terdapat aset yang tercatat di OPD dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Kondisi tersebut perlu ditangani melalui mekanisme penghapusan agar tidak terus membebani anggaran pemeliharaan.

"Lebih baik kita lakukan penghapusan sehingga ada kontribusi juga nanti terkait dalam PAD, kan? Daripada diam jadi barang rongsok, lebih baik kita lakukan pemindahtanganan dengan cara apa? Dengan cara dilelang misalnya," ujarnya.

Selain penertiban administrasi, Pemkot Tangsel juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pengguna barang yang dijabat kepala OPD serta pengurus barang yang membantu proses pengelolaan aset.

Hadi menilai, persoalan yang masih perlu diperbaiki terutama berada pada tahap penatausahaan atau pencatatan aset. Pasalnya, sejumlah barang yang telah dibeli belum diikuti dengan pemeliharaan dan penanganan ketika sudah tidak dapat dimanfaatkan.

"Di penatausahaannya terutama, ya. Kalau proses perencanaan sampai kepada pengadaan itu sudah lancar. Tapi sudah memasuki penatausahaannya, artinya pencatatan dan seterusnya, itu banyak yang abai," ungkapnya.

Pemkot Tangsel saat ini masih melakukan proses inventarisasi untuk mengetahui kondisi aset daerah secara keseluruhan, termasuk barang yang rusak berat maupun yang sudah tidak memiliki nilai manfaat.

Hadi berharap, melalui penguatan kapasitas dan penertiban administrasi, pengelolaan aset daerah dapat semakin tertata dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Adapun aset tetap Pemkot Tangsel yang tercatat sekitar Rp34 triliun tersebut mencakup berbagai jenis barang, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor hingga aset yang berasal dari penyerahan Kabupaten Tangerang sejak awal berdirinya pemerintahan Kota Tangsel.

Sumber : JDY