 |
| Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang Saat Dijumpai di Kantor Fraksi Gerindra |
Likaliku - Komisi I DPRD Kota Tangerang menindaklanjuti laporan masyarakat Kampung Dongkal RT 002/RW 003, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, terkait pemasangan tiang jaringan internet oleh provider MyRepublic di wilayah RW 03 yang diduga dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan dan tak memiliki izin dari pemerintah Kota Tangerang.
Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri pelapor, pihak MyRepublic, serta perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Rabu (15/4/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil RDP, pihak MyRepublic mengakui belum mengantongi izin resmi dalam pelaksanaan pemasangan tiang maupun jalur kabel internet di lokasi dimaksud.
“Dalam pelaksanaan SOP pemasangan, yang bersangkutan tidak mengantongi izin dari pemilik lahan. Pihak MyRepublic juga menyampaikan bahwa tidak terdapat perizinan resmi, dan hanya melakukan koordinasi dengan RT dan RW setempat,” ungkapnya.
Junadi menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Wali (Perwal) Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021, Pemkot Tangerang tidak mengeluarkan izin pemasangan kabel jaringan melalui jalur udara dan mewajibkan penggunaan jaringan bawah tanah. Oleh karena itu, Komisi I menekankan kepada dinas terkait untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Kami meminta Dinas PUPR untuk melakukan pengecekan terkait perizinan. Apabila tidak ditemukan izin resmi, maka agar segera memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan, termasuk penertiban atau pemutusan tiang dan kabel internet tersebut, sesuai dengan Perwal Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021,” tegasnya.
Berdasarkan Perwal 117 tadi, Junadi mengatakan bahwa semenjak 2021 Pemkot Tangerang tidak pernah mengeluarkan izin kabel lewat udara dan My Republic mengakui hanya izin ke RT RW saja.
"Itu bukan izin ya tapi koordinasi lagian jalan lingkungan itu bukan milik RT, RW atau Lurah apalagi ini lahan pribadi orang. Jadi pemasangan kebel internet di Kota Tangerang itu harus di bawah tanah (underground)," tukas Junadi.
Terkait tindak lanjut penebangan tiangnya, Politisi Partai Gerindra itu mengatakan Dinas PUPR yang akan mengeluarkan rekom kepada Satpol PP untuk mengeksekusi tiang-tiang tersebut.
"Tanyakan saja ke Dinas terkait, jangan tanya saya, kan DPRD sudah jelas tadi di RDP bahwa My Republic tidak ada izin, toh Perwal-nya juga sudah jelas tidak boleh. Tapi PUPR akan mengkaji lebih dulu dasar rekomendasi DPRD lalu akan mengeluarkan rekom kepada Satpol PP karena penggunaan barang ekseskusi ada di PUPR," terang Junadi.
Meski sudah jelas melanggar, Junadi mengatakan tetap ada tehnisnya dan tidak boleh bertindak semena-mena.
"Ini kan pemerintah daerah, tidak boleh semena-mena juga, saya harus menghargai juga, ada cara-cara penyampaiannya. Mungkin dengan dipanggil dulu karena kamu tidak ada izin, si pelanggaran itu mau cabut sendiri atau dicabut paksa sama pemerintah, nanti akan ada pernyataannya," Paparnya.
Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Hadi Baradin ketika dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa Pemkot Tangerang sudah tidak lagi mengeluarkan izin tiang kabel udara sejak tahun 2021.
"Peraturan larangan itu sudah lama ya, terbit tahun 2021 nomor 117 (Perwal Kota Tangerang) tentang tindak lanjut dari penataan utilitas kota, niatnya untuk ketertiban dan keindahan kota. Ada beberapa titik lokasi sudah mulai divalidasi untuk turun relokasi, nah yang baru sebaiknya tidak di atas karena akan bertumpuk-tumpuk lagi kalau tidak diselesaikan dan utilitas di bawah," kata Hadi.
Ia berharap ke depannya bisa ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi untuk pengetahuan bersama bahwa tidak ada lagi izin tiang di udara.
"Sebagai percontohan, penertiban sudah ada di Lio Baru, Sitanala juga sudah diprogramkan karena ada target-target lokasi. Tapi karena banyaknya dan luasnya kita tidak bisa sekaligus karena akan mengganggu pelayanan dan kapasitas personil dan kemampuan kita juga harus dipikirkan dengan baik," tuturnya.
Menurutnya, penyelenggaraan utilitas bawah tanah ini juga harus dipikirkan dengan baik karena terdapat jaringan-jaringan lain yang sudah tertanam dan bukan ruangan yang kosong.
"Ada jaringan-jaringan yang lain seperti PDAM, listrik juga macam-macam jaringan lainnya sudah tertanam, jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan di bawah di beberapa titik terutama jalan-jalan protokol sebagai prioritas," katanya.
Soal penindakan, pihaknya akan memanggil pihak provider My Republic untuk mengklarifikasi berkas-berkas apa saja yang dimiliki yang sudah terbit perizinannya. Namun, pengakuan provider soal kepemilikan rekomtek dari pihaknya, Hadi mengatakan itu hanya rekom kabel udara.
"Bukan rekom bawah tanah ya yang mereka punya karena kita tidak pernah mengeluarkan rekom kabel udara lagi. Dan soal penindakan nanti adanya di Satpol PP atas dasar rekomendasi dari kita (PUPR) setelah kita klarifikasi ke provider," tandasnya.
Terpisah, H. Ubaidillah menyampaikan terimakasihnya kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Tangerang karena sudah mendengarkan aduannya sehingga bisa berhadapan kembali dengan orang-orang telah berbuat tidak layak terhadap dirinya.
Ia berharap semoga persoalannya segera terselesaikan dengan baik dan para pengusaha nakal beserta aparatur pemerintahan dari tingkat atas ataupun bawah tidak lagi berbuat semena-mena menindas masyarakat demi keuntungan kantong pribadinya.
"Terima kasih pak Ketua DPRD dan Komisi I DPRD Kota Tangerang juga pak Turidi yang sudah mendengar suara saya sampai detik ini. Saya berharap apa yang sudah diputuskan tadi dalam RDP segera ditindaklanjuti. Semoga pengusaha-pengusaha nakal yang kongkalikong bersama aparatur pemerintahan tidak lagi berbuat semena-mena menindas masyarakat," pungkasnya.
Sumber : Wn
0 Komentar