Likaliku.com - Pemerintah Kota Tangerang mengklaim keberhasilan program ketenagakerjaan lewat Job Fair, On The Job Training (OJT), hingga Balai Latihan Kerja (BLK). Hingga September 2025, tercatat 1.828 pencari kerja berhasil diterima kerja, dan 269 warga mengikuti program peningkatan keterampilan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, menegaskan bahwa program ini adalah jembatan penting bagi warga.
“Job Fair bukan hanya soal mencari kerja, tapi juga tentang menciptakan jembatan antara dunia industri dan pencari kerja. Kami ingin masyarakat mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang,” ujar Ujang, Rabu (1/10/25).
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah keras oleh organisasi gerakan mahasiswa Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang. Menurut mereka, apa yang disebut sebagai “jembatan” justru hanyalah pintu masuk menuju sistem kerja murah dan kontrak yang merugikan rakyat.
“Yang disebut jembatan itu sebenarnya jalan tol menuju perbudakan modern. Mayoritas lowongan kerja yang difasilitasi pemerintah hanyalah pekerjaan kontrak dan outsourcing dengan gaji minim. Itu bukan peluang adil, tapi jebakan yang membuat buruh tetap miskin meski bekerja,” tegas Sekjen FAM Tangerang, Akbar Ridho.
Akbar juga menyoroti fakta bahwa dari 1.828 pencari kerja yang diterima, 575 orang justru berasal dari luar Kota Tangerang.
“Bagaimana Pemkot bisa bicara soal keberpihakan pada rakyatnya, kalau hampir sepertiga tenaga kerja yang terserap malah orang luar? Warga Tangerang sendiri tetap berdesakan mencari kerja, sementara yang dibanggakan hanya angka statistik,” kritik Akbar.
Terkait program BLK, FAM menyebut jumlah peserta pelatihan hanya 269 orang sangatlah kecil dan tidak relevan dengan kebutuhan lapangan.
“Pelatihan menjahit, tata boga, teknisi AC itu baik, tapi tanpa strategi industri yang jelas hanya jadi hiburan pemerintah. Sementara ribuan sarjana dan tenaga kerja terdidik di Tangerang tetap menganggur. Ini ibarat kasih vitamin pada segelintir orang, tapi membiarkan ribuan lainnya kelaparan,” ujar Akbar dengan nada tajam.
Menurutnya, Pemkot Tangerang gagal menjawab akar persoalan ketenagakerjaan, yakni ketimpangan lapangan kerja, dominasi buruh murah, dan lemahnya keberpihakan pada pekerja lokal.
"Kami tidak butuh seremonial Job Fair. Yang dibutuhkan adalah penciptaan kerja layak, penghapusan sistem outsourcing, dan keberanian pemerintah menekan industri agar memberi upah yang manusiawi. Tanpa itu, klaim Pemkot hanyalah propaganda murahan,” pungkasnya.
Sumber : Sn
0 Komentar