Likaliku.com- Berikan kritik pedas, Forum Persatuan Pemuda Neglasari (FP2N) akan kawal proses evaluasi besaran tunjangan DPRD Kota Tangerang.
Berkaca pada anggaran DPRD Kota Tangerang pada tahun 2024 lalu, FP2N menilai jika besaran tunjangan yang sebelumnya di tetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai bentuk pemborosan. Lantaran, masih bannyak keperluan yang lebih penting untuk masyarakat khususnya Kota Tangerang.
“Forum Persatuan Pemuda Neglasari menilai anggaran DPRD Kota Tangerang tahun 2024 yang menembus lebih dari Rp104 miliar adalah bentuk pemborosan dan pengkhianatan terhadap asas pengelolaan keuangan negara yang sehat," kata Thorik Arfansyah, Ketua Forum Persatuan Pemuda Neglasari (FPPN), saat di jumpai pada Rabu (10/9/2025).
" Tunjangan perumahan dan transportasi yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan, anggaran pakaian dinas yang hampir Rp900 juta, serta dana reses dan operasional tanpa transparansi, jelas tidak sejalan dengan kondisi riil kebutuhan masyarakat Kota Tangerang," tambahnya.
Lanjut Ketua FP2N Kota Tangerang tersebut, menurutnya, alokasi anggaran seperti ini telah melanggar asas kemampuan daerah secara hukum. sebagaimana diatur dalam Pasal 390 ayat (3) UU MD3, dan berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
" DPRD seharusnya menjadi representasi rakyat, bukan beban bagi rakyat. Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa dan mengusut dugaan pemborosan ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar DPRD Kota Tangerang tidak menjadi contoh buruk praktik politik anggaran yang mewah, elitis, dan jauh dari kepentingan publik," ujarnya.
" Kami Forum Persatuan Pemuda Neglasari akan terus mengawal isu ini sampai tuntas, baik melalui jalur hukum maupun aksi moral bersama masyarakat, demi memastikan pengelolaan APBD benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kenyamanan elite politik," tegasnya.
Sementara itu, Fiqri, Anggota FP2N yang juga sebagai aktivis akademisi menambahkan, " Lebih jelasnya kita akan terus mengawal, karena ini juga menjadi pertanyaan besar bagi pemuda yang sadar. apakah statment di sosial media ini. Walikota entah DPRD apakah bener bener mengevaluasi kinerjanya atau hanya mereda pergerakan yang ada di Kota Tangerang. Takutnya, kami selaku pemuda yang sadar hanya sebagai mereda doang, agar tidak terjadi demonstran besar besaran di Kota Tangerang," ucap Fiqri.
Dirinya meragukan atas evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap tunjangan DPRD Kota Tangerang.
"Karena yang kita lihat hari ini kenapa bannyak penjagaan di depan puspem (pusat pemerintahan-red) di pintu- pintu belakang, bahkan sampai pak walikota sachrudin di tiktoknya dia bilang ada yang menjaga (dari organisasi masyarakat, dan lainnya-red) itukan menjadi tanda tanya besar apakah ini evaluasi benaran apa ini untuk mereda pergerakan yang ada di Kota Tangerang," paparnya.
Sumber : Tim
0 Komentar